Soal PKn 8 Paket 8

Evaluasi Bab I

 

I. Pilihlah satu jalaban yang benar!

 

1. Ideologi secara struktural diartikan sebagai …

a. suatu kebenaran yang diyakini oleh semua rakyat yang harus tunduk pada kemauan penguasa;

b. sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

c. kemauan penguasa dalam mengatur jalannya kehidupan negara dengan mengambil segala kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya;

d. kebijakan penguasa dalam mengatur negara untuk mempertahankan kekuasaannya atas kehidupan rakyat.

 

2. Ideologi secara fungsional diartikan …

a. seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama;

b. berfungsinya kebenaran yang dimiliki oleh negara;

c. sistem kebijakan yang diambil oleh setiap pemerintah;

d. sejumlah gagasan yang menjadikan  sarana dan prasarana suprastruktur politik dan infrastruktur politik menjadiberfungsi.

 

3. Apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah, disebut ideologi …

a. pragmatis;

b. struktural;

c. doktriner;

d. fungsional.

 

4. Pancasila sebagai ideologi tidak diciptakan oleh negara, melainkan …

a. dibuat oleh rakyat Indonesia untuk pedoman hidup yang langgeng ;

b. ditemukan dalam hidup sanubari rakyat Indonesia;

c. digali dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri;

d. nilai-nilainya mengandung arti yang sangat dalam bagi perjuangan bangsa Indonesia.

 

5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan …

a. norma dasar yang menjadi pedoman hidup manusia Indonesia;

b. penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia;

c. cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan;

d. kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

 

6. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila menjadi …

a. nilai-nilai yang didalamnya mengandung unsur-unsur kenegaraan yang tinggi;

b. suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum

c. sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia;

d. landasan politik yang menghindarkan praktik-praktik politik tak bermoral dan tak bermartabat.

 

7. Pancasila memiliki makna sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan termasuk juga para pengurus partai politik dan golongan fungsional. Makna tersebut menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai …

a. dasar negara;

b. pandangan hidup bangsa;

c. ideologi bangsa;

d. cita-cita hidup bangsa.

 

8. Salah satu maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat objektif adalah …

a. bersifat luwes dan dapat menyesuaikan perkembangan jaman sesuai dengan perkembangan masyarakat;

b. nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut;

c. objek dari nilai-nilai Pancasila merupakan kehidupan nyata sehari-hari yang terjadi di masyarakat;

d. rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak;

 

9. Salah satu maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif adalah bahwa …

a. kekuatan nilai-nilai Pancasila sangat menyentuh perasaan kemanusiaan bangsa Indonesia yang berakhlak mulia dan berbudi luhur;

b. secara subjektif nilai-nilai Pancasila menyangkut pola perilaku hidup manusia Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

c. nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut

d. Pancasila dibuat dan disusun oleh bangsa Indonesia sejak jaman dahulu dan berkembang mengikuti jaman.

 

10. Maksud dari Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia adalah bahwa Pancasila sebagai . . .

a. pusat pandangan hidup bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara dan kehidupan bermasyarakat.

b. sumber kekuatan nilai dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan

c. pusat segala tindakan dan perilaku bangsa Indonesia untuk menjalankan hidupnya dalam masyarakat dan negara;

d. sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara

 

II. Jawavlah dengan tepat !

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi itu!

2. Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai!

3. Berikan satu contoh sikap positif terhadap ideologi Pancasila!

4. Jelaskan Pancasila sebagai dasar negara!

5. Tunjukkan beberapa keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan satu ideologi lain yang ada di dunia!

 

Evaluasi Bab 2

 

I. Pikihkah jawaban yang paling tepat!

 

1. Istilah konstitusi lebih tepat diartikan sebagai  …

a. Hukum Dasar  

c. Hukum Dasar tertulis

b. Hukum Dasar tidak tertulis

d. Undang Undang Dasar

 

2. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara sering disebut …

a. Konvensi ketatanegaraan  

b. Yurisprudensi

c. Hukum dasar tertulis

d. Adat-kebiasaan

 

3. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes jika …

a.   Dibuat oleh lembaga pembentuk konstitusi

b.  Mudah mengikuti perkembangan jaman

c. Sulit untuk dilakukan perubahan

d.  Dicantumkan dalam naskah tertulis

 

4. UUD 1945 pada saat disahkan tanggal 18-08-1945 meliputi …

a. Pembukaan, Batang Tubuh,dan Penjelasan

b. Pembukaan dan Batang Tubuh

c. Preambul dan Batang Tubuh

d. Mukadimah, Batang Tubuh, dan penjelasan

 

5. Berdasarkan UUDS 1950 sistem pemerintahan yang digunakan adalah …

a. Sistem Presidensial

c. Sistem Campuran

b. Sistem Parlementer

d. Sistem Pemisahan Kekuasaan

 

6. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara. Hal ini merupakan penyimpangan pada masa …

a. Awal kemerdekaan

c. Orde Baru

b. Orde Lama  

d. Masa reformasi

 

7. Sistem pemerintahan parlementer pertama kali dipraktikkan di Indonesia sejak …

a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945

b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

c. Disahkannya konstitusi RIS 1949

d. Diberlakukannya UUDS 1950

 

8. Di bawah ini merupakan penyimpangan konstitusi pada masa Orde Lama, Kecuali …

a. Pengangkatan presiden seumur hidup

b. Menggunakan sistem pemeintahan parlementer

c. Membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955

d. Adanya produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden

 

9. Di bawah ini merupakan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan, Kecuali …

a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

b. Melakukan perubahan dengan cara addendum

c. Mempertegas/menggunakan sistem pembagian kekuasaan

d. Mempertahankan Negara kesatuan

 

10. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah …

a. Kekuasaan Presiden berada di bawah MPR

b. DPR memiliki kekuasaan eksekutif

c. Pemilihan Presiden secara langsung

d. Adanya lembaga DPD yang dipilih oleh DPR

 

II.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

 

1. Jelaskan pentingnya konstitusi dalam suatu negara!

2. Mengapa sistem pemerintahan parlementer pada periode 1945-1949 merupakan penyimpangan terhadap konstitusi? Jelaskan!

3. Bandingkan bentuk negara pada masa berlakunya Konstitusi RIS dengan pada masa berlakunya UUDS 1945! Sertakan penjelasannya!

4. Jelaskan kedudukan MPR sebelum diadakannya perubahan terhadap UUD 1945!

5. Jelaskan bahwa perubahan UUD 1945 berpengaruh terhadap peningkatan kehidupan demokrasi!

 

Evaluasi Bab 3

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar !

 

1. Salah satu ciri peraturan perundang-undangan adalah …

a. bersifat kongkrit

b. bersifat abstrak

c. mengikat orang-orang tertentu

d. bersifat tertulis

 

2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas …

a. yuridis formal

b. filosofis

c. sosiologis

d. cultural

 

3. Bila telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis undang-undang baru  yang berlaku. Hal ini dikenal dengan istilah …

a. lex posteriori derogat lex priori.

b. lex generalis de rogar lex specialis

c. lex specialis dero gar lex generalis

d. lex priori dero gat lex posteori

 

4. Sejak era reformasi, UUD 1945 telah diamandemen oleh MPR sebanyak …

a. 2 kali  

c. 4 kali

b. 3 kali  

d. 5 kali

 

5. Hukum pada hakikatnya adalah untuk kumpulan peraturan yang memuat …

a. perintah dan larangan

b. perintah untuk melaksanakan

c. instruksi dasar tertulis

d. pasal-pasal dan ayat-ayat

 

6. Dalam pembuatan hukum menganut prinsip …

a. keadilan

b. pemerataan

c. persamaan

d. demokrasi

 

7. Norma hukum bersifat memaksa, agar …

a. masyarakat terasa takut terhadap hukum

b. menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara

c. lembaga hukum memiliki kewibawaan

d. dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat

 

8. Salah satu ciri yang memiliki kesadaran hukum adalah …

a. bersikap dan berbuat secara sadar sesuai dengan aturan yang berlaku

b. memahami dan menghargai adanya aturan-aturan dalam masyarakat

c. mentaati dan menjalankan perintah yang diberikan kepadanya

d. mematuhi segala aturan yangada karena sanksinya berat

 

9. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus ber-hadapan dengan hukum itu sendiri, sebab . . .

a. semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

b. semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan

c. setiap warga negara wajib taat dan patuh pada hukum

d. setiap warga negara mendapat perlindungan hukum

 

10. Hak mengadakan perubahan terhadap suatu usul RUU yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, disebut hak . . .

a. hak budget

b. hak inisiatif

c. hak bertanya

d. hak amandemen

 

II. Jawablah dengan singkat dan tepat!

 

1. Mengapa manusia dikatakan makhluk yang unik ?

2. Jelaskan persamaan dan perbedaan norma-norma yang ada dalam masyarakat!

3. Sekalipundimasyarakattelahadadanberkembangnormakesusilaan,norma adat, dan norma agama, tetapi manusia masih memerlukan norma hukum, mengapa ?

4. Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004!

5. Lembaga manakah yang mempunyai wewenang membentuk undang-undang? Sebutkan lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota!

 

Evaluasi Bab 4

 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat !

 

1. Demokrasi yang dilaksanakan di Athena pada masa Yunani Kuno adalah praktik demokrasi …

a. liberal

b. langsung

c. perwakilan

d. parlementer

 

2. Istilah polis pada sistem demokrasi pada masa Yunani Kuno diartikan sebagai …

a. negara kota

b. negara desa

c. kekuasaan polisi

d. kekuasaan rakyat

 

3. Keputusan politik pada sistem demokrasi Yunani Kuno dapat ditetapkan secara bersama-sama oleh rakyat, sebab …

a. rakyatnya mudah diatur

b. jumlah rakyatnya masih sedikit

c. tidak adanya kelompok-kelompok

d. tidak adanya kepentingan pribadi

 

4. Unsur rule of law antara lain adalah …

a. berlakunya teori kedaulatan hukum

b. hak-hak asasi manusia dilindungi oleh UUD

c. kesejahteraan rakyat memperoleh jaminan hukum

d. hukum adalah satu-satunya norma yang berlaku

 

5. Dalam negara demokrasi berlaku supremasi hukum, yang berarti …

a. ketentuan hukum tidak dapat diganggu gugat

b. keadilan hanya dapat diperoleh melalui hukum

c. semua orang tunduk pada hukum yang berlaku

d. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi negara

 

6. Adanya kelompok oposisi biasa ditemukan dalam negara demokrasi, yang peranannya adalah …

a. memperjuangkan keadilan bagi rakyat

b. meluruskan kebijakan pemerintah yang salah

c. menyuarakan ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah

d. melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah

 

7. Sebelum disahkan, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dalam sidang-sidang …

a. DPR

b. MPR

c. Kabinet

d. Mahkamah Agung

 

8. Penyelesaian perselisihan secara damai melalui dialog biasa dilakukan dalam masyarakat demokratis, guna mencapai hal-hal sebagai berikut, kecuali …

a. mufakat

b. kesatuan

c. kompromi

d. konsensus

 

9. Dalam masyarakat demokratis, pergantian kekuasaan secara teratur dilakukan melalui proses …

a. penunjukan oleh pendahulunya

b. pengangkatan berdasar keturunan

c. pemilihan umum yang berlangsung secara bebas

d. musyawarah para pemimpin kelompok-kelompok

 

10. Dalam sistem kabinet parlementer, pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya bertanggung jawab kepada …

a. DPR

b. Presiden

c. Perdana Menteri

d. Ketua Parlemen

 

II. Jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat dan tepat!

 

1. Jelaskan pentingnya sistem pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi, sebagaimana diajarkan oleh  Montesquieu dalam teori Trias Politica.

2. Jelaskan bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia!

3. Berikan uraian tentang posisi buruh atau pekerja dalam sistem perekonomian yang demokratis!

4. Berikan penjelasan bahwa pendidikan yang diskriminatif itu bertentangan dengan semangat demokrasi!

5. Tunjukkan bahwa praktik-praktik demokrasi sesungguhnya telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia!

  

Evaluasi 5

 

I. Pilihlah satu jawaban yang benar!

 

1. Orang yang tunduk pada suatu pemerintahan negara tertentu disebut …

a. rakyat

b. warga negara

c. penduduk

d. bangsa

 

2. Sekelompok orang yang hidup bersama dengan memiliki rasa solidaritas bersama dinamakan …

a. rakyat

b. warga negara

c. penduduk

d. bangsa

 

3. Sekelompok orang yang memiliki jaminan hak dan kewajiban dari negara tersebut dinamakan …

a. rakyat

b. warga negara

c. penduduk

d. bangsa

 

4. Fungsi utama  perjanjian  masyarakat ialah untuk  menjamin dan melindungi …

a. hak-hak  asasi manusia

b. kepentingan pemerintah

c. masyarakat miskin

d. kewajiban negara

 

5. Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan negara hendaklah …

a. dikuasai oleh para politisi

b. rakyat memegang kekuasaan tertinggi

c. rakyat membela keberadaan negara

d. ditentukan oleh keberadaan partai politik

 

6. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang berisifat …

a. monarkhi

b. demokrasi

c. teokrasi

d. otokrasi

 

7. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam pemerintahan yang menggunakan pendekatan …

a. dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk negara

b. dari negara, oleh rakyat, dan untuk rakyat

c. dari rakyat, oleh negara, dan untuk rakyat

d. dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

 

8. Keanggotaan MPR terdiri atas …

a. Anggota DPR dan Anggota DPRD

b. Anggota DPR dan Anggota DPD

c. Anggota DPRD dan Anggota DPD

d. Anggota DPR dan Utusan Daerah

 

9. Keanggotaan MPR diresmikan dengan …

a. Ketetapan MPR

b. Keputusan MPR

c. Keputusan Presiden

d. Peraturan Pemerintah 

 

10. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan oleh …

a. MPR

b. DPR

c. Presiden

d. Mahkamah Konstitusi

 

11. Salah satu syarat calon Presiden menurut UUD 1945 adalah …

a. Orang Indonesia asli

b. Tidak pernah mengkhianati negara

c. Bertempat tinggal di Indonesia

d. Diusulkan oleh MPR

 

12. DPR dalam teks UUD 1945 secara berurutan memiliki fungsi …

a. Anggaran, pengawasan, dan legislasi

b. Anggaran, legislasi, dan pengawasan

c. Legislasi, pengawasan, dan anggaran

d. Legislasi, anggaran, dan pengawasan

 

13. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksan Keuangan diserahkan kepada …

a. MPR, DPR, dan DPD

b. Ketua MPR dan Ketua DPR

c. DPR, DPD, dan DPRD

d. Presiden, DPR, dan DPD

 

14. Lembaga negara yang berwenang untuk memutuskan pembubaran partai politik adalah …

a. Komisi Yudisial

b. Komisi Pemilihan Umum

c. Mahkamah Agung

d. Mahkamah Konstitusi

 

15. Lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah …

a. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

b. Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, dan Komisi Yudisial

c. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

d. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

 

II. Jawablah dengan tepat!

 

1. Jelaskan pengertian kedaulatan rakyat!

2. Kapan rakyat melaksanakan sendiri kedaulatannya?

3. Jelaskan perbedaan peran Pre-siden dan DPR sebagai lembaga-lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia!

4. Tunjukkan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan di Indonesia!

5. Tunjukkan 3 (tiga) bukti sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia!